Google Menghindari Pajak di Perancis Didenda Rp 7,7 Triliun

0
102

Google Menghindari Pajak di Perancis Didenda Rp 7,7 Triliun

Google telah sepakat untuk membayar settlement berupa denda dengan jumlah 500 juta euro (Rp 7,7 triliun) ke pemerintah Perancis karena telah menghindari pajak.

Denda tersebut masih ditambah pajak yang belum dibayar (back taxes) senilai 465 juta euro (Rp 7,2 triliun), sehingga total jumlah yang harus dibayar hampir semiliar euro.

“Kesepakatan ini untuk menyelesaikan semua sengketa (pajak) di masa lalu,” ujar Antonin Levy, salah satu kuasa hukum Google.

Sejumlah uang yang dibayarkan sebagai tanda penyelesaian kasus pajak. Kasus pajak itu masih lebih rendah jika di bandingkan dengan 1,6 miliar euro yang di tuntut oleh Kementerian Keuangan Perancis.

Tim investasi pemerintah kini masih tengah menyelidiki apakah google yang memiliki kantor pusat di Dublin, Irlandia, masih memiliki aktivitas yang di lakukan secara diam-diam guna menghindari pajak di Prancis.

Investigasi pajak ini mulai dilakukan tahun 2016 silam setelah kantor Google yang berada di Paris digrebek oleh pemerintah setempat. Google dilaporkan hanya membayar sejumlah kecil pajak di negara-negara yang berada di kawasan Uni Eropa karena hanya melaporkan penjualannya di Irlandia.

Cara ini memang bisa dilakukan karena terdapat celah di hukum pajak internasional. Perusahaan yang bernaung di bawah Alphabet Inc ini bukan merupakan satu-satunya perusahaan yang ikut terseret kasus pajak di Eropa.

Beberapa perusahaan teknologi lain juga tengah diincar sekarang. Menteri Keuangan Perancis, Gerald Darmanin menyebut penarikan pajak kepada Google ini akan menjadi preseden hukum yang baik bagi perusahaan lain dengan kasus yang sama. Namun ia tidak menyebut spesifik perusahaan apa saja yang dimaksud.

Perancis berupaya mendorong beberapa negara Uni Eropa lain untuk menarik pajak digital. Akan tetapi, upaya itu mendapat perlawanan dari pemerintah Irlandia dan negara Skandinavia, yakni Denmark, Swedia, dan Finlandia.

Perancis telah memberlakukan pajak unilateralnya sendiri. Namun, pemerintah AS justru mengancam akan ngenakan tarif impor anggur untuk Prancis sebesar 100% apabila pemerintah Prancis masih tetap menarik pajak tinggi kepada perusahaan asal AS.

Terlepas dari aksi berbalas pajak antar dua negara, Google mengatakan reformasi sistem pajak internasional yang terkoordinasi adalah cara terbaik untuk memberikan pedoman yang jelas bagi perusahaan yang beroperasi secara internasional seperti Google.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here